 |
CANGKUL MARHAEN, Samarinda - Pemilu legislatif dan presidensial mendatang telah menjadi lebih
menarik dengan resminya keikutsertaan Jokowi sebagai salah satu kandidat
presiden. Selama berbulan-bulan rumor dan gosip telah simpang siur
mengenai apakah Jokowi akan ikut pemilu atau tidak. Sekarang setelah
semuanya menjadi jelas bahwa Jokowi akan ikut pemilu di bawah patronase
Megawati dan partainya PDI-P, sejumput harapan pun muncul di antara
rakyat pekerja yang mendambakan jalan keluar dari kemiskinan tanpa-akhir
mereka, di antara kaum demokrat liberal yang muak dengan politik lama
yang korup tetapi mereka sendiri impoten dan tidak mampu melakukan
apapun, dan selapisan Kiri Indonesia yang telah lama frustrasi karena
kekecilan dan keterisolasian mereka.
Selama setahun terakhir, survei demi survei telah menempatkan Jokowi
sebagai calon presiden paling populer, jauh melebihi kandidat-kandidat
lain. Di satu survei, dia mendapatkan 35% dukungan sementara rival
terdekatnya, Prabowo, hanya mampu meraih 10% dukungan. Tokoh-tokoh
lainnya yang lebih dikenal, seperti Bakrie, Wiranto, Jusuf Kalla dan
Megawati, harus puas dengan dukungan yang kecil. Megawati sendiri harus
menerima fakta memalukan bahwa dia tidak lagi dilihat sebagai ratu
adilnya wong cilik. Semua kapital politik yang dia dan partainya dapati
dari periode Reformasi 1998 telah digadaikan untuk membayar setiap
kebijakan pro-kapital yang mereka telurkan dan bela, setiap rupiah dan
posisi haram yang didapati oleh para elit PDI-P dan setiap skandal
politik yang melibatkan mereka. Hari ini PDI-P menemui diri mereka harus
meminjam kapital politik dari Jokowi, dan mereka akan terkejut ketika
kapital politik pinjaman ini ternyata tidak sebesar yang mereka kira.
Jokowi telah menjadi sebuah fenomena politik selama 2 tahun terakhir
di Indonesia. Dia menangkap imajinasi publik luas pada 2012 ketika dia
dan pasangannya Ahok ikut pilgub Jakarta dan menang. Gayanya yang
sederhana dan blak-blakan, dibandingkan dengan para elit politik hari
ini yang suka berkelit-kelit, tak acuh, dan tidak jujur, mendapatkan
tempat di hati massa rakyat. Pada kenyataannya, rakyat melihat di dalam
Jokowi semua kualitas yang mereka ingin lihat dari seorang pemimpin,
terlepas dia sungguh-sungguh memilikinya atau tidak. Sebagai figur
politik yang relatif baru, dia dilihat sebagai seorang yang datang bukan
dari koridor kekuasaan dan bersih dari politik kotor yang memenuhi
setiap sudut pemerintahan ini.
Batalion aktif utama Jokowi dan Ahok selama kampanye mereka datang
terutama dari lapisan kelas menengah Jakarta – yakni 1) lapisan kelas
pekerja yang lebih mampu, yang meliputi para profesional kerah putih; 2)
para pedagang kecil – serta sebagian dari kelas kapitalis menengah dan
besar. Lapisan-lapisan yang lebih mampu ini sudah muak dan letih dengan
ketidakkompetenan dari para pejabat yang ada untuk menyelesaikan
masalah-masalah yang merudung Jakarta. Mereka menginginkan Jakarta
dengan standar internasional, Jakarta Baru, yang bebas dari macet supaya
mobil mereka bisa meluncur mulus, bebas dari orang miskin, pedagang
kaki lima dan pengemis yang mengganggu pemandangan dan kenyamanan
mereka, dan bebas dari sampah yang mengotori sepatu mereka. Mereka
menginginkan Jakarta yang metropolitan yang sesuai dengan tingkat
kehidupan mereka yang tinggi. Survei demografi pemilih yang dilakukan
oleh LSI dan Tempa menunjukkan bahwa mereka yang punya ijazah
universitas, pendapatan lebih tinggi, rumah lebih besar, dan punya
kendaraan mobil cenderung memilih Jokowi-Ahok. Sementara rakyat yang
lebih miskin kurang lebih terbagi dua dalam dukungannya terhadap
Foke-Nara dan Jokowi-Ahok, dan di sejumlah kasus bahkan lebih cenderung
mendukung Foke-Nara (Pilkada DKI Jakarta, Protes Kelas Menengah; Temuan
Survei 2-7 September 2012).
Walaupun ada euforia di sekitar kampanye Jokowi-Ahok, tidak ada
perubahan yang signifikan dalam tingkat golput dibandingkan dengan
pilgub sebelumnya. Angkanya masih sekitar 35%, yang menunjukkan bahwa
bahkan karisma Jokowi dan fokus media padanya masih belum bisa
menghancurkan sinisme politik rakyat pekerja.
Di belakang Jokowi juga ada dukungan rakyat miskin, bukan hanya yang
di Jakarta tetapi juga di luar Jakarta, yang melihatnya sebagai seorang
yang dapat menyembuhkan bangsa yang sakit ini. Mereka berbagi harapan
dengan lapisan kelas menengah yang disebut di atas, walaupun untuk
alasan yang berbeda. Cukup penting untuk dicatat bahwa
program-programnya bersifat reformis dan administratif, dan tidak
berbeda secara fundamental dengan kandidat-kandidat gubernur
Jakarta lainnya: membersihkan pemerintahan Jakarta dari korupsi dan
birokrasi, menyelesaikan masalah kemacetan dan banjir, membangun lebih
banyak perumahan dan transportasi publik, dan merapikan Jakarta dari
kesemrawutan PKL. Program-programnya bahkan tidak mengandung
tuntutan-tuntutan reformis yang dapat mengancam kepentingan kapitalis
secara umum, seperti peningkatan pajak terhadap orang-orang kaya dan
perusahaan-perusahaan besar. Inilah mengapa masih kita temui respon
positif secara umum dari kelas penguasa – kecenderungan lapisan-lapisan
masyarakat yang lebih kaya untuk mendukungnya dan melejitnya bursa saham
Jakarta ketika diumumkan dia akan ikut dalam pilpres mendatang.
Kebencian dari cukup banyak politisi dan pejabat Indonesia terhadap
Jokowi tidak boleh diartikan bahwa Jokowi adalah figur yang ditentang
oleh kelas penguasa. Dia memprovokasi kebencian dari banyak politisi dan
pejabat karena dia mengkonsentrasikan -- dan menjadi simbol dari --
kegeraman rakyat luas yang sudah tak terbendung lagi terhadap
ketidakkompetenan, kekerdilan, dan kesombongan mereka yang tidak ada
duanya itu.
Sekolah Jokowi
Pada pilkada Jakarta yang lalu, Militan menulis ini mengenai Jokowi:
“Di pihak lain, terjadi euforia di kalangan pendukung Jokowi-Ahok.
Kaum kelas menengah yang sudah lelah dengan korupnya partai penguasa dan
politisi-politisinya kini menaruh harapan yang begitu besar kepada
Jokowi-Ahok. Dengan sukarela mereka menjadi penyebar “Injil” atau kabar
baik tentang kedatangan Juruselamat Jokowi-Ahok ... Tidak berlebihan
kiranya bila kita jadi teringat pada harapan rakyat Amerika – dan bahkan
dunia – terhadap Obama dalam pemilu presidensial AS. Dengan ingatan ini
kita pun segera menyadari bahwa kemudian rakyat Amerika toh kecewa
ketika menyadari harapan mereka layu. Retorika perubahan Obama menemui
kontradiksinya, karena ia menjanjikan perubahan untuk rakyat pekerja
sembari menghamba kepada kepentingan modal dan kapitalisme. Segera
setelah memangku jabatan, ia mengucurkan triliunan dolar untuk
menyelamatkan kaum kapitalis dari krisis finansial dan membuat rakyat
pekerja membayar untuk krisis kapitalisme ini. Hancurnya harapan dan
ilusi terhadap Obama dan kaum Demokrat ini segera termanifestasikan di
dalam pemilu legislatif mid-term 2010 di mana kaum Republikan meraih
kemenangan cukup besar.” (Pandu Jakasurya dan Ted Sprague. Pilkada DKI
Jakarta: Sikap Apa yang Seharusnya Diambil Kaum Sosialis?)
Enam tahun setelah Obama-mania tidak ada lagi yang berbicara mengenai
“Harapan” di AS. Obama dan pesan “Hope” dan “Change”nya telah
terdiskreditkan, dan begitu juga kaum Kiri yang berkampanye mendukung
Obama. Antara pemilihan presiden 2008 dan 2012 Obama kehilangan 5 juta
suara, dan pupus sudah antusiasme akar-rumput di antara pemilihnya.
Rakyat pekerja AS terpaksa memilih Obama lagi pada 2012 karena tidak ada
pilihan yang lebih baik lagi, dan bukan karena pengharapan akan masa
depan yang lebih cerah di bawah Obama. Kaum muda dan buruh AS harus
melalui sekolah Obama yang menyakitkan itu. Dengan cara yang sama,
rakyat Indonesia juga harus melalui sekolah Jokowi. Dalam kurang dari 2
tahun saja mereka sudah mulai bisa melihat sejumlah keterbatasan dari
program-program Jokowi.
Dalam kampanyenya, Jokowi dan Ahok menjanjikan pelayanan kesehatan
gratis untuk 4,7 juta rakyat di Jakarta. Akan tetapi pertanyaan mengenai
bagaimana program ini akan dibiayai tidak pernah disinggung secara
serius. Pada akhirnya masalah penyediaan pelayanan kesehatan untuk
rakyat – dan terutama rakyat miskin yang tidak dapat membayarnya –
bukanlah masalah administrasi atau manajemen pemerintahan yang lebih
baik, atau masalah ada tidaknya “political will” atau kemauan
politik seperti yang sering diperbincangkan oleh para pakar politik dan
sosial. Ini adalah masalah kelas, seperti halnya semua program sosial
lainnya. Ini adalah masalah siapa yang harus membayarnya: rakyat pekerja
atau kapitalis.
Ketika rakyat miskin sudah tidak bisa lagi dipajak karena memang
tidak ada sesuatu pun yang bisa dipajak darinya, maka anggaran sosial
ini harus didapatkan dari pajak kelas-kelas atas (kelas menengah ke atas
dan kapitalis). Kelas menengah kita, yakni terutama lapisan kelas
pekerja yang kondisinya relatif lebih baik secara ekonomi, tidak suka
dipajak. Posisi ekonomi mereka pun sebenarnya sangat rentan, dan hanya
menunggu waktu saja sebelum mereka sadar bahwa mereka adalah bagian dari
kelas proletar. Sementara kapitalis kita, terutama pada periode krisis
ini, sangat alergi dipajak. Ketika ekonomi sudah sangat lesuh seperti
hari ini, hal terakhir yang mereka inginkan adalah pajak dan berbagai
peraturan yang akan memotong kue pendapatan mereka. Sebaliknya yang
mereka inginkan adalah stimulus dan keringanan pajak. Oleh karenanya
masalah pembiayaan program sosial menjadi lebih serius ketika
kapitalisme hari ini sedang dalam krisis di seluruh dunia. Di mana-mana
pemerintahan kapitalis menderita defisit anggaran besar yang harus
mereka seimbangkan, dan ini mereka lakukan dengan pemotongan
subsidi-subsidi sosial untuk rakyat pekerja.
Oleh karenanya, tidaklah mengejutkan kalau program Kartu Jakarta
Sehat menemui banyak masalah: rumah sakit yang menolak berpartisipasi
karena merugi, pasien yang ditolak, fasilitas dan staf kesehatan yang
tidak memadai, antrean yang panjang, dsb. Dalam kata lain, tidak ada
sumber daya yang cukup untuk menyediakan pelayanan kesehatan berkualitas
untuk semua orang. Untuk mengatasi masalah kurangnya anggaran ini,
awalnya Jokowi dan Ahok mengusulkan meningkatkan premi KJS, dari Rp
23.000 menjadi Rp 50.000. Mereka segera membatalkan niat ini karena
mereka tahu betul ini akan ditentang rakyat miskin. Tahun ini, untuk
membiayai program-program ambisius mereka, pajak bumi dan bangunan
dinaikkan antara 120% hingga 240%. Kebijakan ini telah menimbulkan
keresahan di antara lapisan kelas menengah yang sebelumnya adalah
pendukung fanatik Jokowi. Ketika mereka dengan begitu kreatif menjajakan
Jokowi dan Ahok, tidak ada yang pernah memberitahu mereka kalau pajak
mereka akan dinaikkan. Tidak bisa dipungkiri kalau ini akan memberikan
efek negatif terhadap dukungan mereka untuk Jokowi dan Ahok ke depannya.
Penataan PKL juga adalah masalah mendesak yang diharapkan oleh banyak
rakyat Jakarta dapat diselesaikan oleh Jokowi. Jokowi meraih hati massa
dengan cepat ketika dia menggunakan pendekatan yang manusiawi dalam
menghadapi masalah PKL: dia melucuti tameng dan pentungan para petugas
Satpol PP yang terkenal suka main pukul ketika menertibkan para PKL.
Walhasil, usaha-usaha awalnya untuk menertibkan PKL menemui
keberhasilan. Para PKL dengan sukarela menerima ditertibkan karena
mereka mempercayai janji-janji Jokowi kalau mereka akan ditampung di
tempat baru dan mereka juga akan mendapatkan pembinaan. Akan tetapi,
tidak lama kemudian para PKL kembali menduduki trotoar dan badan jalan.
PKL adalah masalah sosial yang tidak bisa diselesaikan secara
administratif dan teknokratis. Selama masih ada kemiskinan maka di
setiap sudut Jakarta akan ada selalu pedagang kaki lima yang dengan
gerobak mereka berusaha mengais kehidupan. Belakangan ini sudah mulai
terjadi kericuhan antara petugas Satpol PP dan para PKL yang mulai
menolak dipindahkan. Jokowi dan Ahok sudah mulai resah dengan
ketidakberhasilan program penataan PKL mereka. “Tangkap, ambil
barangnya, sita!” ancam Ahok. Andai saja kata-kata ini ditujukan kepada
para koruptor dan kapitalis besar di Indonesia. Tetapi tidak, ini
ditujukan kepada para pedagang kecil di jalanan. Satpol PP yang tanpa
tameng dan pentungannya adalah seperti macan tanpa taring yang tidak
akan mampu mengimplementasikan kebijakan “tangkap dan sita” ini, dan
aparatus negara ini cepat atau lambat harus menggunakan kekerasan untuk
menghadapi para PKL yang melawan.
Lebih dari semua ini, yang cukup menentukan dalam mengekspos
keterbatasan dari Jokowi dan Ahok adalah sikap dan tindakan mereka
selama gelombang pemogokan buruh 2 tahun terakhir. Menanggapi pemogokan
nasional pada 3 Oktober 2012, Jokowi hanya mengatakan: “Semuanya yang
baik untuk masyarakat, saya setuju-setuju saja.” Tidak jelas apa yang
dikatakannya, mendukung atau tidak mendukung mogok nasional dan tiga
tuntutannya. Dia tidak memberikan penilaian apakah sistem outsourcing
itu baik atau buruk, dan apakah upah minimum hari ini layak atau tidak.
Pemimpin yang merakyat ini mencoba memposisikan dirinya “netral” ketika
ada gerakan rakyat pekerja yang luas, yang mandiri dan terorganisir.
Sementara di dalam masyarakat kelas posisi “netral” berarti berdiri
dengan yang berkuasa. Jadi, ketika masalahnya adalah masalah kelas yang
konkret, posisi Jokowi dan Ahok menjadi jelas, yakni berdiri di sisi
kekuatan modal. Dia menandatangani penangguhan upah minimum untuk
ratusan perusahaan di Jakarta, yang secara efektif membatalkan
kemenangan kaum buruh pada Getok Monas 2012. Lalu pada pemogokan
nasional jilid II pada Oktober-November 2013, dia tidak mengindahkan
tuntutan buruh dan menyetujui ketetapan upah murah di DKI. Alasannya:
tuntutan buruh untuk upah yang tinggi tidaklah rasional, yakni tidak
rasional dari kacamata kapitalis karena akan mencegah profit besar
pengusaha. Kita bisa lihat bahwa untuk hal-hal yang fundamental
keberpihakan Jokowi sangatlah jelas.
Pendeknya, Jokowi, layaknya seorang reformis borjuis, menjanjikan
segalanya kepada semua orang. Dia menjanjikan kapitalisme yang akan
berfungsi untuk semua lapisan masyarakat, yakni kapitalisme tanpa
kontradiksi. Lebih dari 150 tahun yang lalu Marx dan Engels telah
menulis mengenai populisme borjuis macam ini, yang disebutnya
“Sosialisme Borjuis atau Konservatif”:
“Sebagian dari kaum borjuasi ingin memperbaiki masalah-masalah sosial
guna menjamin keberlangsungan masyarakat borjuis ... Kaum borjuis
sosialistis ini menginginkan semua kebaikan dan manfaat dari
kondisi-kondisi sosial modern tanpa pertentangan-pertentangan dan
bahaya-bahaya yang niscaya timbul darinya. Mereka menginginkan tatanan
masyarakat yang ada hari ini, minus elemen-elemen yang revolusioner dan
yang mendatangkan kehancuran. Mereka menginginkan borjuasi tanpa
proletariat. ... Sosialisme macam ini ingin mengecilkan setiap gerakan
revolusioner di mata kelas buruh dengan menunjukkan bahwa ... [hanya]
reforma-reforma administratif, yang berdasarkan relasi-relasi [produksi]
borjuis, [yang dapat mendatangkan manfaat dan keuntungan bagi mereka].”
(Marx dan Engels, Manifesto Komunis)
Jokowi akan segera berbenturan dengan kontradiksi kapitalisme,
terlepas dari niat baiknya untuk membela rakyat miskin. Sekarang pun dia
sudah mulai berbenturan dengan kontradiksi-kontradiksi ini, terutama
ketika buruh sendiri yang mulai berorganisasi dan bergerak untuk
memperjuangkan nasib mereka sendiri tanpa menunggu seorang Satrio
Piningit. Rakyat pekerja luas akan mendapatkan pelajaran berharga namun
pahit dari Sekolah Jokowi ini, bahwa permasalahan-permasalahan yang
mereka hadapi membutuhkan solusi di luar kapitalisme dan bahwa mereka
hanya bisa mempercayai kekuatan mereka sendiri. Masih banyak
sekolah-sekolah lain yang harus dilalui oleh rakyat pekerja kita, dan
mereka akan sulit lulus ketika setiap kali ada ujian para Kiri-kiri kita
justru mengambil jalan pintas dengan langkah-langkah oportunis: entah
dengan nyaleg lewat partai-partai borjuasi atau mendukung tokoh populis
seperti Jokowi dengan berbagai dalih dan alasan (memilih yang terbaik
dari yang terburuk, memberi dukungan kritis, dsb.)
Jokowi dan Reaksi Pasar
Kaum kapitalis tidak malu-malu dalam mengekspresikan perasaan mereka
mengenai Jokowi dan keputusannya untuk ikut pemilihan presiden. Bursa
saham Jakarta melejit 3 persen setelah mendengar Megawati mengumumkan
Jokowi sebagai kandidat presiden dari PDI-P, yakni kenaikan tertinggi
selama 6 bulan terakhir. Rupiah juga menguat sebesar 1,3 persen.
Sementara Kiri-kiri kita mencoba sebisa mungkin menggambarkan kepada
rakyat luas bahwa Jokowi adalah kandidat pro-rakyat dan anti
neo-liberal, para analis borjuis yang lebih bijak melihatnya secara
berbeda. Koran Financial Times menulis bahwa “bank-bank investasi juga telah menerbitkan catatan-catatan mengapa Jokowi ... adalah seorang kandidat yang menggairahkan bagi para investor asing.” (Indonesia elections: five reasons investors like Jokowi. Financial Times,
17 Maret 2014) Salah satu alasan utama dari optimisme para investor
terhadap Jokowi adalah bahwa pemerintahan Jokowi akan menjadi sebuah
pemerintahan yang stabil. Mari kita tekankan bahwa ketika para investor
kapitalis berbicara mengenai kestabilan maka ia berbicara mengenai
kestabilan untuk meraup laba. Sejauh mana rejim Jokowi akan menjaga
kestabilan untuk para investor telah ditunjukkan oleh sikap dan
tindakannya selama gelombang pemogokan 2 tahun terakhir. Inilah mengapa
tidak ada kekhawatiran sama sekali dari para analis borjuis yang serius
bahwa Jokowi akan berubah menjadi seorang Soekarno atau Chavez.
Mengenai harapan kaum kapitalis bahwa Jokowi bisa membawa kestabilan bagi mereka, ini sudah disinggung oleh Militan sebelumnya:
“Sistem politik hari ini sudah begitu bangkrut dan legitimasinya di
mata rakyat sudah begitu tipis dan tampak bisa roboh kapan saja.
Satu-satunya hal yang mencegah sistem ini dari kerobohan adalah lemahnya
kepemimpinan revolusioner dari rakyat pekerja. Inilah mengapa banyak
partai politik borjuasi yang sedang berlomba-lomba untuk memenangkan
Jokowi ke sisinya. Selain untuk memberikan legitimasi pada partai mereka
masing-masing, mereka juga ingin memberikan legitimasi umum kepada
sistem politik bangsa ini, bahwa sistem demokrasi politik borjuasi masih
bisa menyodorkan seorang pemimpin yang kompeten dan bersih. Bayangkan
kalau rakyat luas sama sekali sudah hilang harapan pada para pemimpin
politik dan sistem yang ada, dan mulai menengok ke dirinya sendiri
sebagai alat perubahan, mulai mengambil nasib ke tangannya sendiri.
Jokowi dan Ahok, kendati tidak sedikit elit politik yang mencoba
menjatuhkan mereka, adalah angin segar bagi para pembela sistem
demokrasi borjuasi, karena mereka memberi bukti bahwa sistem demokrasi
ini masih bisa menghasilkan pemimpin-pemimpin bersih. Tidak perlu aksi
massa dan tidak perlu partai kelas pekerja.”
“Dari pihak rakyat pekerja, banyak yang menginginkan Jokowi untuk
menyelamatkan bangsa ini dari keterpurukan. Dari pihak elit politik
borjuasi, mereka juga mulai melihat Jokowi sebagai figur yang dapat
menyelamatkan Indonesia. Tetapi walau di permukaan kedua harapan ini
tampak serupa, ada kepentingan kelas yang jauh berbeda. Keselamatan
bangsa yang ada di pikiran rakyat jelata adalah cukup sederhana, yakni:
pekerjaan dan upah layak, tempat tinggal yang layak, pelayanan
kesehatan, pendidikan, dll. Sementara bagi elit politik borjuasi,
keselamatan bangsa adalah keselamatan sistem eksploitasi kapitalisme,
yang sudah semakin terdiskreditkan karena ketidakmampuannya untuk
memberikan kesejahteraan pada rakyat jelata, ditambah lagi ulah-ulah
vulgar dari banyak pemimpinnya yang bermental “aji mumpung”, yang
menjarah sistem ini tanpa mempertimbangkan keselamatan kapitalisme dalam
jangka panjang. Jokowi dilihat oleh kaum borjuasi sebagai seorang yang
dapat menyatukan kedua harapan tersebut, atau lebih tepatnya memberikan
kesan atau ilusi bahwa ia sedang memenuhi harapan yang pertama,
sementara pada kenyataannya ia sedang memenuhi harapan yang belakangan.”
(Berlomba-lomba memenangkan Jokowi ke Pemilu 2014)
Kiri Kita: Pemilu Borjuasi dan Pemilu Rakyat
Lagi dan lagi pemilu menebarkan kebingungan di antara Kiri-kiri kita:
ada yang mendukung keterlibatan di dalamnya dengan membonceng
partai-partai yang ada dengan berbagai alasan, ada yang mendukung Jokowi
dengan berbagai kualifikasi dan kondisi, juga ada yang mendukung
Prabowo sebagai sosok anti-imperialis, dan ada yang menolak partisipasi
di dalam pemilu secara prinsipil. Kita akan coba telaah satu per satu
posisi-posisi ini,
Pertama, kaum Marxis tidak menolak partisipasi di dalam pemilu borjuasi. Oleh karenanya penolakan secara prinsipil
untuk turut serta dalam parlemen borjuasi adalah sikap kekanak-kanakan.
Seruan dari elemen-elemen Anarkis atau ultra-kiri lainnya untuk
memboikot pemilu dengan alasan kalau pemilu ini adalah pemilu borjuasi,
dan menuntut diselenggarakannya apa yang mereka sebut “pemilu rakyat”,
adalah kenaifan kalau bukan kebodohan. Di bawah sistem dengan
relasi-relasi produksi kapitalis, setiap pemilu oleh karenanya adalah
pemilu borjuasi. Parlemen borjuis dibentuk dan dirancang sedemikian rupa
untuk mempertahankan kekuasaan kapitalis, dan tidak bisa untuk
keperluan lain. Ini adalah ABC Marxisme dalam permasalahan teori Negara
borjuis, tetapi setelah ABC ada lagi huruf-huruf lain, ada lagi berbagai
kombinasi huruf yang membentuk kata-kata, dan kombinasi kata-kata yang
membentuk kalimat, dan seterusnya. Hanya mampu mengulang-ulang ABC
tidaklah terdengar terlalu pintar.
Sejak kemerdekaan Indonesia, tidak pernah ada pemilu rakyat. Semua
pemilu sejak 1955 adalah pemilu borjuasi. Namun tidak semuanya sama,
karena ada tingkat kebebasan demokrasi yang berbeda di dalam
pemilu-pemilu tersebut yang ditentukan oleh perimbangan kekuatan-kekuatan kelas yang ada.
Pemilu 1955 dan pemilu 1999, yakni pemilu yang relatif paling bebas dan
“merakyat” dalam sejarah Indonesia, dalam takaran apapun bukanlah
pemilu rakyat dan tetap adalah pemilu borjuasi. Namun akan menjadi
kebodohan yang tertinggi kalau kita memboikotnya secara prinsipil. Lenin
telah menjelaskan ini dengan sangat baik ketika dia mencoba meyakinkan
kaum Komunis Jerman untuk tidak menyangkal parlemen borjuasi:
“Parlementerisme sudah tentu, telah ‘usang secara politik’ bagi kaum
Komunis di Jerman; tetapi – dan inilah persoalan yang sesungguhnya –
kita tidak boleh menganggap apa yang sudah usang bagi kita sebagai sudah
usang bagi kelas, sudah usang bagi massa … Kita tidak boleh merosot ke
tingkat massa, ke tingkat lapisan-lapisan kelas yang masih terbelakang.
Ini tidak dapat disangkal. Kita wajib mengatakan kepada mereka kebenaran
yang pahit. Kita wajib menamakan prasangka-prasangka borjuis-demokratis
dan parlementer mereka sebagai prasangka-prasangka. Tetapi bersamaan
dengan itu kita harus mengikuti dengan realistis keadaan yang
sesungguhnya dari kesadaran kelas dan kesiapan seluruh kelas (dan bukan
hanya pelopor Komunis saja), dan terutama seluruh rakyat pekerja (dan
bukan hanya elemen-elemen kelas pekerja yang maju).” (Komunisme Sayap
Kiri: Sebuah Penyakit Kekanak-kanakan)
Bahkan dalam pemilu yang paling “merakyat” sekalipun, dengan
kondisi-kondisi yang paling ideal sekalipun – misalnya dengan UU Pemilu
yang amat bebas, dengan adanya sebuah partai massa buruh yang dapat ikut
pemilu sebagai oposisi yang riil, dsb. – pemilu tersebut akan tetap
menjadi pemilu borjuasi, dan kita tetap punya tanggung jawab untuk
menjelaskan dengan sabar prasangka-prasangka borjuis-demokratis
tersebut kepada rakyat. Jadi, sembari menggunakan taktik-taktik
parlementer – ketika memungkinkan; kapan dan bagaimana ini memungkinkan
adalah diskusi yang lain lagi yang akan kita coba kupas di bawah nanti –
kaum Marxis tidak boleh menyembunyikan kebenaran dari massa bahwa
parlemen borjuasi adalah alat untuk mempertahankan kapitalisme, dan
bahwa tujuan akhir dari proletar adalah penaklukan kekuasaan secara
revolusioner dengan menghancurkan parlemen borjuasi yang kita gunakan sekarang. Kaum Marxis menggunakan parlemen tidak hanya
untuk membawa perubahan-perubahan yang dapat meringankan penderitaan
rakyat. Kalau hanya untuk tujuan ini saja maka kita tidak bedanya dengan
kaum liberal dan kaum reformis sosial-demokrat. Kita menggunakan
parlemen juga sebagai platform untuk mengedepankan ide-ide sosialis dan terutama untuk menunjukkan kepada rakyat keterbatasan dan kebusukan parlemen borjuasi, dan dari sini menyiapkan kelas buruh untuk menumbangkan parlemen borjuasi ini.
Jadi jelas kalau kaum Marxis tidak menolak secara prinsipil untuk terlibat di dalam pemilu borjuasi. Kaum Marxis dibedakan dengan Kiri lainnya oleh fleksibilitasnya dalam taktik dan keteguhannya dalam ideologi.
Kiri-kiri kita sangatlah fleksibel dalam taktik mereka, yakni
melompat-lompat dari satu taktik ke taktik lain, dari satu kampanye ke
kampanye lain. Tetapi dalam hal keteguhan dalam ideologi mereka
kebanyakan sangatlah malas. Usaha belajar dan mendalami teori sering
dicemooh sebagai aktivitas intelektual, dan para Kiri kita lebih suka
beraktivitas-ria, turun ke jalan, berorasi, mengorganisir massa, untuk
“merakyat” katanya. Alhasil teori Marxis di Indonesia bukannya
dikembangkan oleh para pejuang revolusioner itu sendiri, tetapi justru
dikembangkan oleh kaum intelektual akademis di universitas-universitas.
Cemoohan mereka akhirnya menjadi kenyataan, teori Marxis menjadi
dominasi kaum akademis intelektual. Ketika para aktivis ini membutuhkan
teori untuk membenarkan kebijakan mereka, mereka lantas mencari
teori-teori instan lewat para akademis Marxian, entah yang dari
luar seperti Zizek atau lewat para Marxian muda kita yang berkumpul di
sekitar Indoprogress dan STF Driyarkara.
Kalau kita tidak menolak secara prinsipil partisipasi dalam parlemen
borjuis, lantas pertanyaan selanjutnya adalah: kapan kita menggunakan
taktik parlementer dan kapan kita memboikotnya? Bagaimana dan dalam
proporsi apa kita mengkombinasikan taktik ini dengan taktik-taktik lain?
Tidak ada rumus ajaib yang dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan
tersebut. Tidak ada semacam angket dengan sederet pertanyaan
ya-atau-tidak, yang setelah dijawab semuanya akan memberikan skor akhir
yang bisa menjawab pertanyaan-pertanyaan di atas. Apa yang kita miliki
adalah pengalaman sejarah dan kondisi-kondisi objektif serta subjektif
hari ini yang dapat kita kaji dengan pisau Marxisme.
Kiri Kita: “Membonceng” Partai-partai Borjuasi
PRD adalah salah satu dari sejumlah organisasi pergerakan yang
memutuskan untuk ikut pemilu borjuasi dengan membonceng – atau dibonceng
lebih tepatnya – oleh partai-partai borjuasi. Pembenaran langkah ini
datang dari kekeliruan PRD dalam mengkaji kapitalisme dan imperialisme
di Indonesia.
Manifesto PRD, setelah dibersihkan dari segala retorikanya mengenai
rakyat yang tertindas, tidak lain adalah ajakan untuk melakukan
kolaborasi kelas, yakni kolaborasi antara buruh, tani, dan kapitalis
nasional. Semua lapisan ini, menurut PRD, adalah korban dari modal asing
dan imperialisme dan oleh karenanya dibutuhkan “persatuan nasional”
dari semua orang Indonesia, terlepas basis kelasnya dan
kepentingan-kepentingan yang menyertainya, untuk menghentikan
imperialisme. Begini tulis PRD:
“Untuk melawan imperialisme ini, kita butuh sebuah alat politik,
yaitu persatuan nasional. Dampak neoliberalisme yang mengorbankan hampir
semua lapisan dan sektor sosial rakyat Indonesia (pekerja, petani, kaum
miskin kota, perempuan, pemuda, masyarakat adat, pengusaha
kecil/menengah, pengusaha nasional, dll) adalah kondisi yang kondusif
untuk menjalin persatuan.” (Manifesto Pemilu PRD)
Logikanya tampak sederhana. Ada sekelompok orang dengan status sosial
dan ekonomi yang berbeda-beda yang menjadi korban dari kebijakan
neo-liberalisme dan imperialisme. Oleh karenanya mereka harus bersatu,
yang miskin bersatu dengan yang kaya, yang tertindas bersatu dengan yang
menindas, pemulung bersatu dengan pengusaha, di atas “prinsip bangsa
kita: Bhineka Tunggal Ika”. Logikanya sederhana, yakni logika formalis,
dimana 1+1 = 2. Tetapi di dalam politik, logika formalis yang sederhana
tidak pernah memadai dan justru membawa kekeliruan. 1+1 tidak selalu
menghasilkan 2, karena di dalam politik tiap-tiap kelas menduduki posisi
yang berbeda dalam relasi produksi masyarakat kita, dan tiap-tiap kelas
saling merasuki satu sama lain, saling bertentangan, saling
bersinggungan, dan dalam interaksi yang terus menerus itu mereka terus berubah.
Di sini kita berbicara terutama mengenai dua kelas, yakni kelas buruh
dan kelas kapitalis, yang karakternya terus berubah sejak kelahirannya:
yang pertama semakin menunjukkan kekuatan dan keprogresifannya sebagai
kelas masa depan, yang belakangan semakin menunjukkan kebangkrutan,
kepengecutannya, dan keimpotenannya dalam memajukan bangsa.
Di awal perjuangan kemerdekaan Indonesia, yang dimulai pada tahun
1910an, kita melihat adanya persatuan antara kelas buruh dan kelas
kapitalis yang kedua-duanya masih-lah sangat muda. Imperialisme, yang
merupakan tahapan terakhir dan tertinggi dari kapitalisme, juga baru
muncul pada awal abad ke-20. Ia segera menampakkan
kontradiksi-kontradiksinya, yang memuncak pada Perang Dunia I. Perang
ini tidak lain adalah perang antara kekuatan-kekuatan imperialis utama
untuk membagi-bagi dunia. Secara paradoks, justru kontradiksi
imperialisme ini, yakni kontradiksi negara-bangsa (nation-state),
yang lalu memunculkan kesadaran negara-bangsa di antara rakyat yang
terjajah, dimulai dari lapisan intelektualnya. Ini memercikkan
perjuangan pembebasan nasional di Indonesia dan juga koloni-koloni
lainnya. Beserta rakyat luas kaum kapitalis Indonesia menuntut
kemerdekaan nasional mereka dan terlibat dalam perjuangan melawan
Belanda dan imperialisme secara umum. Namun sejak awal mereka telah
menunjukkan keragu-raguan, kepengecutan, dan kebimbangan mereka. Ini
karena mereka lahir di era imperialisme, sehingga mereka punya dua
karakter: 1) ketergantungan pada modal asing; 2) ketakutan pada rakyat
pekerja. Faktanya mereka lebih takut pada rakyat pekerja daripada tuan
imperialis mereka, dan ketakutan ini semakin menjadi-jadi seiring dengan
semakin besarnya kelas proletar di Indonesia dan semakin kuatnya mereka
sebagai kelas untuk dirinya sendiri.
Pukulan serius pertama terhadap imperialisme Belanda dihantarkan
bukan oleh borjuasi nasionalis kita tetapi oleh kelas buruh lewat
partainya, Partai Komunis Indonesia. Di antara kelompok-kelompok politik
lainnya di Indonesia pada periode awal perjuangan kemerdekaan PKI
adalah organisasi politik dengan jumlah anggota, simpatisan, basis
massa, dan pengaruh terbesar. Tan Malaka, dalam karyanya “Aksi Massa”,
mengkritik dengan keras partai-partai borjuis di Indonesia. Budi Utomo
digambarkannya sebagai “partai yang semalas-malasnya di antara segenap
partai-partai borjuis di Indonesia ... ia tidak mendapat cara-cara aksi
borjuis radikal dan tidak berani mendekati dan menggerakkan rakyat
dari dulu sampai sekarang.” Sementara kepada National Indische Party
(NIP), yang nantinya jadi cikal bakal Partai Nasional Indonesia (PNI),
Tan Malaka menulis ini: “Dengan pikiran pincang dan ragu-ragu tidak dapat juga NIP ... “mencium” kebangsaan Indonesia. ... [ia] berdiri dengan sebelah kakinya di sisi jurang imperialisme dan sebelah lagi di sisi jurang kebangsaan Indonesia. ... Jangankan aksi revolusioner, mogok saja jauh dari keinginan Indo anggota NIP.”
Mengapa borjuasi Indonesia begitu “malas”, “tidak berani”, “pincang”,
dan “ragu-ragu” dalam menjalankan tugas-tugas nasional demokratik
mereka? Tan Malaka menjelaskan: “Sesungguhnya bukan kualitas pimpinan
itu sendiri yang menyebabkan partai-partai borjuasi Indonesia
‘beriring-iring patah di tengah’. ... Karena kapital besar bumiputra
tidak ada, program nasional dan organisasi mereka sebagai partai borjuis
tak tahan hidup.” Yah, benar. Karena borjuasi Indonesia ada di bawah
jempol kapital asing yang lebih besar dan tergantung padanya, maka dari
itu mereka lemah dan beriring-iring patah di tengah dalam usaha mereka
untuk memenuhi tugas-tugas nasional dan demokratis.
Bagaimana kelas borjuasi kita hari ini dibandingkan dengan jaman Tan
Malaka? Apakah dalam 100 tahun terakhir ini mereka telah menjadi
“berani” dan “tegas”? Sebaliknya. Mereka justru menjadi semakin penakut,
dan dengan kepengecutan mereka datang juga karakter pengkhianatan
mereka. Pada 1945, pemimpin mereka, Soekarno dan Hatta, harus dipaksa
oleh kaum muda revolusioner untuk memproklamirkan kemerdekaan. Lalu pada
1945-49, para pemimpin borjuis mengkhianati perjuangan kemerdekaan 100%
karena takut pada imperialisme. Mereka persembahkan kepala dari ribuan
kader komunis dan para pemimpin mereka kepada Belanda dan imperialisme.
Mengenai ini, Soekarno membela tindakannya yang meremukkan elemen-elemen
revolusioner pada masa 1945-1949 dengan mengatakan bahwa “revolusi
nasional tidak boleh dibikin lemah dengan perjuangan kelas” dan inilah
garis politik yang diusung oleh PRD hari ini: dahulukan persatuan
nasional, tanggalkan perjuangan kelas. Lalu pada 1965, borjuasi kita
berbaris rapi di belakang militer dalam menenggelamkan gerakan buruh ke
dalam kubangan darah. PKI pada saat itu membuat kesalahan yang sama
dengan PRD hari ini, yakni percaya kepada borjuasi nasional yang menurut
mereka progresif. Tidak peduli pada mimpi para pemimpin PKI 50 tahun
yang lalu dan para pemimpin PRD hari ini, kaum borjuasi kita telah
mengambil pilihan mereka: lebih baik hidup sebagai kacung imperialis
daripada hidup bersama dengan kaum buruh dan tani yang mandiri,
terorganisir, dan kuat.
Inilah mengapa mereka puas saja hidup di bawah Soeharto, dan tidak
pernah sekalipun menggedor – apalagi mendobrak – pintu kediktatoran
Soeharto. Pada 1998, setelah pintu tersebut didobrak oleh kaum muda dan
rakyat tertindas luas, kaum borjuasi oposisi kita – Gus Dur, Mega, Amen
– justru memainkan peran untuk meredam semangat revolusioner rakyat.
Para pahlawan reformasi inilah, yakni perwakilan dari borjuasi kita yang
paling progresif, membawa Indonesia semakin di bawah jempol modal
asing. Manifesto PRD mengandung informasi yang cukup lengkap mengenai
peran pemerintahan Gus Dur dan Mega dalam mencanangkan program-program
liberalisasi dan privatisasi, tetapi PRD tetap menolak untuk memahami
kemustahilan melakukan persatuan nasional dengan para kapitalis dan
perwakilan politik mereka.
PRD terus mencari kelas borjuasi yang progresif, dan berkali-kali
mereka hanya menemui bayang-bayangnya. Mereka terus memanggil-manggil
arwah yang telah lama meninggal dunia. Mereka ingin kembali ke masa
keemasan borjuasi nasional, yakni ketika borjuasi kita menerima dipaksa
untuk membacakan secarik kertas yang memproklamirkan kemerdekaan
Indonesia. Mereka terus menatap ke masa lalu, sementara masa depan
sosialisme ditunda sampai Indonesia bisa menjadi negara kapitalis yang
berdikari. Persatuan nasional di atas persatuan kelas! Inilah slogan
PRD. Pada kenyataannya sejarah perjuangan kita telah menunjukkan lagi
dan lagi bahwa imperialisme hanya bisa dipatahkan dengan persatuan
kelas, bahwa pada akhirnya slogan persatuan nasional adalah slogan untuk
menundukkan kelas buruh dan tani di bawah borjuasi.
Buruh Go Politik
Selain PRD, kita juga saksikan sejumlah serikat buruh yang membonceng
partai-partai politik borjuasi. Mereka mengirim para pemimpin buruh
untuk menjadi caleg di bawah bendera sejumlah partai politik seperti
PKS, PAN, PPP, PDI-P, Gerindra, dsbnya. Kita harus
melihat ini dalam
konteks gerakan buruh hari ini di Indonesia.
Gelombang aksi buruh pada 2012-2013 yang melibatkan jutaan buruh
telah membuka lembaran baru bagi perjuangan kelas buruh di Indonesia.
Buruh mulai menjadi kekuatan politik riil yang tidak hanya diakui dan
disegani oleh massa rakyat luas, tetapi juga ditakuti oleh kelas
penguasa. Mereka untuk pertama kalinya, sejak diremukkan pada 1965,
masuk ke panggung politik nasional sebagai sebuah kelas dengan kepercayaan diri yang meluap-luap.
Pengalaman perjuangan selama 2 tahun terakhir juga mengajarkan kepada
buruh bahwa mereka tidak bisa hanya mengandalkan metode-metode
perjuangan ekonomis. Berbenturan dengan kebijakan-kebijakan pemerintah,
mereka sadar bahwa mereka juga harus melakukan perjuangan politik. Tidak
cukup di pabrik saja, buruh mulai merasa bahwa mereka harus keluar dari
gerbang pabrik dan masuk ke gerbang parlemen. Ini merupakan bagian dari
proses perkembangan kesadaran kelas buruh.
Akan tetapi, hari ini buruh Indonesia belum memiliki partai massa
mereka sendiri, seperti Partai Buruh di Brazil, Partai Buruh di Inggris,
New Democratic Party di Kanada, dll. Inilah kontradiksi yang ada,
antara harapan buruh yang mulai tumbuh untuk berpolitik dan kenyataan
tidak adanya kendaraan politik buruh. Tidak dapat menunggu terbentuknya
partai massa buruh, buruh lantas mengirim sejumlah rekan mereka untuk
menjadi caleg buruh lewat sejumlah partai borjuasi, dan langkah ini
mendapatkan dukungan dari selapisan buruh. Ada sedikit kenaifan dari
para buruh ini, yang juga lahir karena kemenangan-kemenangan yang mereka
cicipi 2 tahun terakhir. Buruh sungguh-sungguh percaya kalau mereka
akan bisa mempertahankan kemandirian kelas para caleg buruh mereka.
Kita harus menjelaskan dengan sabar, tetapi juga dengan
tegas, bahwa kemandirian kelas dari para perwakilan buruh akan dapat
tercapai bila buruh punya kendaraan politik mereka sendiri. Sama halnya
ketika buruh hanya bisa meraih kemandirian dalam perjuangan ekonomis
lewat organisasi serikat buruh mereka sendiri, maka buruh hanya bisa
meraih kemandirian dalam berpolitik lewat organisasi politik mereka
sendiri.
Kehendak buruh untuk “go politik” harus kita salurkan pada slogan
“Bentuk Partai Buruh dari buruh, oleh buruh, dan untuk buruh”. Buruh
harus bergerak “dari pabrik menuju publik”, dan menjadi pemimpin dari
seluruh kelas tertindas di Indonesia. Ini hanya bisa dilakukan dengan
membangun partai buruh yang bertumpukan pada serikat-serikat buruh massa
dan program-program sosialis: nasionalisasi tuas-tuas ekonomi yang
terutama dan bangun sistem ekonomi yang terencana secara demokratis oleh
rakyat pekerja.
