 |
TESIS
V.I. Lenin (1916)
Ditulis: antara Januari-Februari 1916
Diterbitkan: pada April 1916 di majalah Vorbote
No 2. Diterbitkan juga dalam bahasa Rusia pada Oktober 1916 di Sbornik
Sotsial-Demokrata, No 1.
Penerjemah: Dipo Negoro (6 Juni 2013)
Penyunting: Ted Sprague
Sumber Terjemahan: "The Socialist Revolution and the Right of Nations to Self-Determination"
1. Imperialisme, Sosialisme dan Pembebasan Bangsa Tertindas
Imperialisme adalah tahapan tertinggi dari perkembangan kapitalisme.
Kapital di negeri-negeri maju telah berkembang melebihi batasan-batasan
Negara-bangsa. Kapital telah membangun monopoli yang menggantikan
persaingan, dengan begitu menciptakan semua syarat objektif untuk
mencapai sosialisme. Oleh sebab itu di Eropa Barat dan di Amerika
Serikat, perjuangan revolusioner kaum proletar untuk penggulingan
pemerintahan-pemerintahan kapitalis, untuk pengambilalihan aset-aset
borjuasi, adalah sesuatu yang mendesak hari ini. Imperialisme memaksa
massa ke dalam perjuangan ini dengan mempertajam
antagonisme-antagonisme klas hingga ke tingkatan yang sangat besar,
dengan memperburuk kondisi-kondisi massa baik secara ekonomi – hutang
dan biaya hidup yang tinggi, serta secara politik – tumbuhnya
militerisme, peperangan-peperangan yang terus terjadi, meningkatnya
reaksi, semakin kuat dan meluasnya penindasan terhadap bangsa-bangsa
dan penjarahan kolonial. Kemenangan sosialisme harus mencapai demokrasi
yang sepenuhnya dan, sebagai akibatnya, tidak hanya membawa kesetaraan
sepenuh-penuhnya di antara bangsa-bangsa, tetapi juga memberikan hak
kepada bangsa-bangsa yang tertindas untuk menentukan nasibnya sendiri,
yaitu hak untuk bebas memisahkan diri secara politik. Partai-partai
Sosialis yang gagal membuktikan dengan seluruh aktivitas mereka hari
ini, dan juga saat revolusi serta setelah kemenangannya, bahwa mereka
akan membebaskan bangsa-bangsa yang tertindas dan membangun hubungan
dengan mereka di atas dasar sebuah persatuan yang bebas – dan sebuah
persatuan yang bebas adalah sebuah formula kosong bila tidak disertai
dengan hak untuk memisahkan diri – partai yang seperti itu akan
melakukan pengkhianatan terhadap sosialisme.
Tentu saja demokrasi juga merupakan sebuah bentuk Negara yang harus
hilang ketika Negara menghilang, namun hal ini akan terjadi hanya dalam
proses transisi dari sosialisme yang terkonsolidasi dan menang
sepenuhnya menuju ke komunisme sepenuhnya.
2. Revolusi Sosialis dan Perjuangan Untuk Demokrasi
Revolusi Sosialis bukanlah sebuah tindakan tunggal, bukanlah sebuah
pertempuran tunggal dalam satu front yang tunggal, namun adalah
keseluruhan jaman konflik-konflik klas yang semakin intensif, sebuah
rangkaian panjang pertempuran di seluruh front, yaitu pertempuran
seputar semua masalah ekonomi dan politik, yang dapat memuncak hanya
dalam pengambilalihan hak-milik kaum borjuasi. Akan menjadi kesalahan
pokok untuk menganggap bahwa perjuangan untuk demokrasi dapat
membelokkan proletariat dari revolusi sosialis, atau
menghalang-halangi, atau mengaburkannya, dsb. Sebaliknya, seperti halnya
sosialisme tidak dapat menang kecuali kalau sosialisme memajukan
demokrasi seutuhnya, maka proletariat tidak akan mampu menyiapkan
kemenangan terhadap borjuasi kecuali kalau proletariat melancarkan
perjuangan yang luas, konsisten dan revolusioner untuk demokrasi.
Akan juga menjadi kesalahan untuk menghilangkan poin apapun dari
program demokratik, sebagai contoh, poin hak penentuan nasib sendiri
dari sebuah bangsa, atas dasar bahwa program itu “tidak dapat dicapai”,
atau bahwa itu adalah “ilusi” di bawah imperialisme. Pernyataan bahwa
hak sebuah bangsa untuk menentukan nasib sendiri tidak bisa dicapai
dalam kerangka kapitalisme dapat dimengerti dengan melihat makna
ekonomi yang absolut, atau dalam makna politik yang konvensional.
Dalam makna yang pertama, pernyataan tersebut secara fundamental
salah dalam teori. Pertama, dalam makna ini, adalah tidak mungkin untuk
mendapatkan hal-hal seperti kerja yang dibayar sesuai dengan nilainya
atau penghapusan krisis, dsb di bawah kapitalisme. Namun sepenuhnya
salah untuk juga berpendapat bahwa hak penentuan nasib sendiri juga
tidak dapat dicapai. Kedua, bahkan contoh Norwegia yang memisahkan diri
dari Swedia pada 1905 cukup untuk menyanggah argumentasi bahwa
pemisahaan diri sebuah bangsa “tidak dapat dicapai”. Ketiga, akan
menggelikan untuk menyangkal bahwa dengan sedikit perubahan dalam
hubungan politik dan strategis, sebagai contoh antara Jerman dan
Inggris, pembentukan Negara-negara baru, Polandia, India, dsb dapat
“dicapai” dengan cepat. Keempat, kapital finans, dalam usahanya untuk
ekspansi, akan “secara bebas” membeli dan menyuap pemerintahan yang
paling bebas, paling demokratik dan paling republik serta para pejabat
terpilih dari negeri manapun, bagaimanapun “independennya” pemerintahan
tersebut. Dominasi kapital finans, seperti juga kapital secara umum,
tidak dapat dihilangkan oleh reformasi bentuk apapun di dalam ranah
demokrasi politik, dan hak penentuan nasib sendiri secara keseluruhan
dan eksklusif ada di dalam ranah tersebut. Namun dominasi kapital
finans tidak sedikitpun menghancurkan signifikansi demokrasi politik
sebagai bentuk penindasan kelas dan perjuangan kelas yang lebih bebas,
lebih luas, dan lebih jelas. Oleh karena itu semua argumentasi yang
menyatakan bahwa “kemustahilan mencapai” secara ekonomi salah satu
tuntutan demokrasi politik di dalam kapitalisme mereduksi diri mereka
sendiri ke dalam sebuah definisi yang secara teori keliru mengenai
relasi-relasi umum dan fundamental dari kapitalisme dan dari demokrasi
politik secara umum.
Dalam makna yang kedua, pernyataan tersebut adalah tidak lengkap dan
tidak tepat, karena bukan hanya hak sebuah bangsa untuk menentukan
nasibnya sendiri, tetapi juga semua tuntutan pokok dalam demokrasi
politik adalah “mungkin untuk dicapai” di bawah imperialisme, hanya
dalam bentuk yang tidak lengkap, termutilasi dan sebagai sebuah
pengecualian yang langka (sebagai contoh, pemisahaan Norwegia dari
Swedia pada 1905). Tuntutan untuk kemerdekaan segera bagi negeri-negeri
jajahan, seperti yang diajukan oleh semua kaum Sosial Demokrat
revolusioner, juga “tidak mungkin dicapai” di bawah kapitalisme tanpa
serangkaian revolusi. Akan tetapi ini bukan berarti bahwa Sosial
Demokrasi harus menahan diri dari melancarkan sebuah perjuangan yang
segera dan paling tegas untuk semua tuntutan tersebut – untuk menahan
diri hanya akan memberikan keuntungan pada borjuasi dan reaksi.
Sebaliknya, hal tersebut secara tidak langsung menunjukkan bahwa
penting untuk memformulasikan dan memajukan semua tuntutan tersebut,
bukan dengan cara yang reformis, namun dengan cara yang revolusioner;
bukan dalam kerangka legalitas borjuasi, namun dengan menerobosnya;
bukan dengan membatasi diri pada pidato-pidato parlementer dan
protes-protes verbal, namun dengan mendorong massa ke dalam aksi yang
riil, dengan memperluas dan mengobarkan perjuangan untuk setiap
tuntutan demokratik yang pokok, sampai dengan dan termasuk juga
serangan langsung proletariat terhadap borjuasi, yakni sampai ke
revolusi sosialis yang akan melucuti borjuasi. Revolusi sosialis dapat
terjadi bukan hanya akibat pemogokan umum, demonstrasi jalanan,
kerusuhan akibat kelaparan, pemberontakan di dalam tentara atau
pemberontakan di negeri-negeri jajahan, namun juga akibat krisis politik
apapun, seperti skandal Dreyfus[1], insiden Zabern[2], atau dalam hubungannya dengan referendum untuk memisahkan diri dari sebuah bangsa yang tertindas, dsb.
Intensifikasi penindasan nasional di bawah imperialisme menjadikan
sebuah keharusan bagi Sosial Demokrasi untuk tidak meninggalkan apa
yang digambarkan oleh borjuasi sebagai perjuangan “utopis” bagi
kemerdekaan bangsa-bangsa untuk memisahkan diri, tetapi, sebaliknya,
untuk mengambil keuntungan lebih banyak dari konflik-konflik yang juga
muncul atas dasar perjuangan tersebut dengan tujuan untuk membangkitkan
aksi massa dan serangan revolusioner terhadap borjuasi.
3. Makna Hak Penentuan Nasib Sendiri dan Hubungannya dengan Federasi
Hak bangsa-bangsa untuk menentukan nasibnya sendiri bermakna hanya
hak untuk kemerdekaan dalam arti politik, hak untuk pemisahan politik
secara bebas dari bangsa yang menindas. Secara konkrit, tuntutan
demokratik dan politik ini berarti kebebasan sepenuhnya untuk
beragitasi mendukung pemisahan diri dan kebebasan untuk menyelesaikan
persoalan pemisahan diri dengan cara referendum dari bangsa yang ingin
memisahkan diri. Sebagai akibatnya, tuntutan ini bukan berarti identik
dengan tuntutan memisahkan diri, untuk partisi, untuk pembentukan
negeri-negeri yang kecil. Tuntutan tersebut adalah ekspresi logis dari
perjuangan melawan penindasan nasional dalam setiap bentuk. Semakin
dekat sistem demokratik negeri tersebut kepada kebebasan sepenuhnya
untuk memisahkan diri, akan menjadi semakin lemah dan jarang praktek
untuk memperjuangkan pemisahan diri; karena keuntungan-keuntungan dari
negeri-negeri yang besar, baik dari sudut pandang perkembangan ekonomi
dan dari sudut pandang kepentingan massa, adalah hal yang tidak
diragukan lagi; dan keuntungan-keuntungan ini meningkat seiring dengan
pertumbuhan kapitalisme. Pengakuan terhadap hak penentuan nasib sendiri
tidaklah sama dengan membuat federasi menjadi sebuah prinsip.
Seseorang dapat saja menentang dengan teguh prinsip federasi tersebut
dan mendukung sentralisme demokratik, namun lebih memilih federasi
ketimbang ketidaksetaraan nasional sebagai jalan satu-satunya untuk
menuju sentralisme demokratik yang utuh. Adalah dari cara pandang ini,
Marx, meskipun seorang sentralis, lebih memilih federasi Irlandia
dengan Inggris ketimbang penundukan paksa Irlandia kepada Inggris.
Berikutnya klik:
