 |
Lantas kenapa
kita masih kebingungan !!!
Kita tak perlu kebingungan lagi karna,
sudah jelas bahwa hari ini dimomentum Pemilu ini adalah ilusi semata atas
mereka yang berkuasa yang seakan-akan memberikan alternatif jawaban ditengah-tengah
masyarakat dalam cengkaraman kapitalisme dan neoliberalisme, yang merupakan
penyakit lama daripada rakyat indonesia dimulai dengan ditemukannya kapitalisme
di indonesia yang juga tidak terlepas dari sejarah eksploitasi kapitalisme
imperialis. Penjajahan yang di lakukan oleh negara Belanda yang merupakan
negara model kapitalis di abad 17. Semenjak penjajahan Belanda terhadap
Indonesia, nasib Indonesia sudah terhubung dengan kapitalisme dunia. Hingga
pada awal kemerdekaan Indonesia sistem politik dan ekonomi masih tidak
beraturan. Presiden Soekarno sebagai seorang pemimpin Indonesia memberikan
komando untuk mengatasi hal tersebut. Kebijakan-kebijakan yang di keluarkan
Presiden Sukarno tidak mampu mengatasi pemasalahan politik dan ekonomi yang bergejolak
di indonesia. Indonesia pada masa orde lama membatasi para investor asing yang
mau menanamkan modalnya di Indonesia. Pemerintah berupaya semua sumber daya
alam yang di miliki Indonesia akan di keloloa langsung oleh Indonesia sendiri.
Memasuki
era Orde Baru, dimana Soeharto yang menjabat sebagai presiden. Bersamaan itu
pula era kapitalis mulai berjalan di Indonesia. Orde Baru memilih perbaikan dan
perkembangan ekonomi sebagai tujuan utamanya dan menempuh kebijakannya melalui
struktur administratif yang didominasi militer namun dengan nasehat dari ahli
ekonomi didikan Barat. Kebijakan-kebijakan yang di kelurkan pada masa orde baru
ini pada dasarnya sangat baik, tetapi dalam prosesnya mengalami penyimpangan.
Salah satu penyimpangan yang terjadi adalah pembangunan industri-industri untuk
meningkatkan pendapatan masyarakata justru malah membuat orang yang kaya
semakin kaya dan orang yang miskin semakin miskin.
Masa Orde Baru benar-benar
membuat Indonesia memasuki masa kapitalime yang sesungguhnya. Pada masa ini
indonesia membuak peluang besar bagi investor asing untuk masuk ke Indonesia
menanamkan modalnya. Pemerintah juga banyak menjali kerja sama dengan lembaga
asing yang mengurusi masalah hutang luar negeri. Lembaga-lembaga itu
diantaranya International Monetary Fund (IMF), World Bank, Asian Development
Bank, dan lain-lain. Hutang tersebut digunakan untuk menggalakkan dan membiayai
program pembangunannyayang digagas oleh Presiden Soeharto yang disebut dengan
Proyek Pelita (Pembangunan Lima Tahun). Menjamurnya perbankan yang saat itu
marak dengan dibarengi tranksaksi hutang ke luar negeri semakin memperparah
praktek kapitalis.
Setelah era Soeharto atau orde
baru berakhirpun Masa kapitalisme belum berakhir di negara Indonesia, bahkan
berlanjut dan mulai merambah pada bidang-bidang vital suatu negara seperti
bidang pendidikan, dimana pendidikan menjadi semakin mahal dan tidak terjangkau
oleh masyarakat kecil, akibat pendidikan yang dijadikan komersialisasi demi
mendapatkan keuntungan. Selain itu, aset-aset negara yang dimiliki oleh
Indonesia, hilang satu persatu akibat dijual kepada pihak-pihak asing.
Pada masa sekarang kita bisa
melihat dan menyasikan bentuk kapitalisme di Indonesia secara langsung.
Belakangan ini di Indonesia sangat ramai mengenai berbagai berita terutama
mengenai pertambangan emas terbesar yang terletak di Irian Jaya, pertambangan batu bara, minyak, dan gas di
Klaimantan-Timur yang merupakan aset negara yang di kelola oleh pihak asing, penjualan saham perusahan pertelekomunikasian kepada pihak
asing. Beberapa hal ini membuktikan bahwa indonesia sangat kaya tetapi kekayaan
yang dimiiliki hanya dibisa di nikmati oleh segelintir orang saja, sehingga
menyebabkan rakyat tidak bisa menikmati kekayaan yang di miliki negara
Indonesia.
Pemilu Tahun 2014 yang sebentar lagi
Munculnya
kandidat dari PDIP yakni jokowi beserta wakilnya jusup kalla yang merupakan
dari (Golkar) dan yang satu lagi Prabowo (Gerindra) besrta wakilnya Hatta
Rajasa (PAN) yang seakan-akan hadir ditengah-tengah kita sebagai alternatif
masyarakat untuk menjawapi keresahan masyarakat atas cengkraman kapitalisme dan
neolib yang menghisap kaum buruh, kaum petani, perempuan, dan kaum miskin kota
lainnya. Perlu kita ketahui bersama dari kedua kandidat ini bukan dari hasil
konsulidasi atau musyawarah rakyat indonesia tapi melainkan musuh kita bersama
karna keduanya hasil dari perasan atau kawin mawin antara pemodal dan
muliterisme yang selama ini memiskin rakyat indonesia.
Selama lebih dari satu bulan selepas pemilu legislatif, perpolitikan nasional kita didominasi oleh dua pertanyaan utama: 1) Bagaimana bentuk koalisi dari partai-partai “pemenang” pemilu? 2) Siapa yang akan menjadi cawapres dari Jokowi dan Prabowo? Berbagai drama dan akrobat politik pun digelar: dari kabar burung tentang diusirnya Jokowi oleh Puan, krisis politik PPP, sampai ke mimpi Raja Dangdut kita untuk menjadi Presiden RI, yang kekonyolannya diimbangi oleh keseriusan media, para pengamat politik dan PKB sendiri dalam menanggapinya.
Rakyat Indonesia setiap harinya disuguhi manuver-manuver para petinggi partai dan kedua capres yang sibuk berkunjung dari satu rumah ke rumah lain layaknya salesmen. Mereka semua menyatakan bahwa mereka siap berkoalisi dengan siapa pun. “Saya kira platform kita [PDI-P dan Golkar] sama. Platform partai kita sama,” ujar Jokowi misalnya. Sampai menit terakhir, peluang koalisi antar dua partai ini masih terbuka, dan hanya kandas karena Golkar meminta pembagian kue jabatan (power sharing)yang tidak dapat diterima oleh kubu koalisi PDI-P. “Mereka [Golkar] banyak permintaan ... jika bergabung mesti ada power sharing ... Ya kami tolak saja,” tutur bakal calon presiden poros PDI-P ini. Hal yang sama tidak berbeda jauh dengan partai-partai lainnya.
Uletnya masalah koalisi dan pemilihan cawapres bagi kedua kandidat ini merupakan indikasi krisis di antara lapisan-lapisan kelas penguasa. Hasil pemilu legislatif jelas mengecewakan semua pihak. Tidak ada satu pun partai yang dapat dikatakan keluar sebagai pemenang. Kalau pada pemilu 2009 tiga partai terbesar (Demokrat, Golkar dan PDI-P) meraup total 49%, maka pada 2014 tiga partai terbesar (PDI-P, Golkar, dan Gerindra) hanya meraup total 45% suara (1999: 68%; 2004: 50%). Walaupun pemerintahan SBY dan Partai Demokrat sudah begitu terdiskreditkan, tidak ada satu pun partai yang dapat menggunakan peluang ini untuk melejit menjadi pemenang besar. PDI-P mencoba menggunakan kartu As-nya, Jokowi, tetapi hasilnya tidak lebih baik daripada pemilu 2004 lalu.
Dalam waktu kurang dari dua bulan, rakyat disuguhkan dengan jelas apa isi sebenarnya dari populisme kedua capres ini, yakni pragmatisme politik dagang sapi. Siapa yang akan berkoalisi dengan siapa ditentukan oleh pembagian jabatan dan pengaruh di pemerintahan yang akan datang, bukan oleh prinsip apalagi ideologi. Hanya orang yang buta atau pembohong yang akan mengatakan sebaliknya, dan dalam perpolitikan kita – bahkan di antara orang-orang yang mengaku Kiri ataupun progresif – kita tidak kekurangan orang-orang seperti itu. Segala retorika populisme – kerakyatan ini kerakyatan itu, berdikari ini berdikari itu – akhirnya kandas ketika pilihan cawapres Jokowi dan Prabowo justru adalah mereka yang berperan sentral dalam kebijakan-kebijakan ekonomi pro-modal and pro-asing rejim SBY 10 tahun terakhir: Jusuf Kalla yang adalah wakil presiden pemerintahan SBY yang pertama dan Hatta Rajasa, menteri ekonomi di pemerintahan keduanya.
Dari kejauhan kita bisa mendengar keluh kecewa dari para Kiri pendukung Jokowi dan Prabowo, terutama yang pertama ini. Selama 4 minggu terakhir para relawan Jokowi telah berdoa dengan keras agar cawapres yang ditunjuk Jokowi sesuai dengan skema mereka: tidak dari militer, anti korupsi, bersih, bukan bagian dari Orba, dan sebagainya. Ketika JK yang terpilih mendampingi Jokowi, segera para Kiri relawan Jokowi kita mengalami kebingungan. Ini adalah JK yang mendukung para preman Pemuda Pancasila, yang adalah pentolan Golkar, yang adalah wakil presiden SBY.
Semua kebingungan ini adalah karena tidak adanya analisa kelas. Yang ada adalah tawar menawar track-record atau rekam jejak: si A dari sini, si B dari sana, si A pernah melakukan ini, si B pernah melakukan itu, si A mengatakan ini, si B mengatakan itu. Apa basis kelas dari kedua capres ini tidak pernah dianalisa. Yang ada hanyalah impresionisme dangkal. Ketika bursa saham Jakarta melejit dengan pengumuman Jokowi sebagai capres dari PDI-P, sudah cukup kelas apa sikap dari kelas kapitalis Indonesia dan dunia terhadap Jokowi dan kepentingan kelas mana yang diwakili oleh Jokowi. Segala retorika “anti-imperialis” dari Prabowo juga tidak membuat resah dan takut kaum kapitalis. Bahkan para petinggi Gerindra dan Prabowo sendiri sudah menekankan bahwa tidak akan ada nasionalisasi terhadap aset-aset asing.
Pada hari deklarasi capres-cawapres, pasar merespon dengan sangat baik, dengan kenaikan 1% di Indeks Harga Saham Gabungan. Ketua Umum Kadin, Suryo Bambang Sulisto, menyampaikan dengan jujur apa yang sudah diketahui dengan baik oleh kaum Marxis, bahwa “Joko Widodo dan Prabowo Subianto adalah sosok yang memahami dunia usaha. ‘Jokowi punya latar belakang dunia usaha. Prabowo juga memahami. Pasti mereka mengerti pentingnya menjaga iklim usaha agar ramah kepada investor.’” Sementara Sekretaris Komite Ekonomi Nasional Aviliani menyampaikan nada yang serupa, bahwa “investor akan lebih tenang karena mereka sudah mengenalnya [Jusuf Kalla]. ... Jadi, dari dua calon yang muncul ini, menurut saya, tidak ada yang perlu dikhawatirkan sama sekali.”
Satu-satunya hal yang terkadang membuat khawatir kaum kapitalis adalah kekerdilan para politisi Indonesia, yang memprioritaskan kepentingan-kepentingan sempit mereka di atas kestabilan kapitalisme secara umum di Indonesia. Para kapitalis selalu memimpikan sebuah pemerintahan yang stabil dan kuat, bukan pemerintahan yang dipenuhi politisi yang saling gontok-gontokan untuk alasan-alasan pribadi atau lingkaran kecil yang remeh temeh.
Sudah tidak mampu
lagi berimajinasi, para politisi kita sekarang berlomba-lomba mencoba
menggunakan wibawa Soekarno. Tidak keliru kalau Kompas menulis bahwa “spirit
perjuangan Soekarno sama-sama coba diteguk” oleh Jokowi dan Prabowo. Pasangan
Jokowi-Jusuf Kalla dideklarasikan di Gedung Joang 45, dengan niat meminjam
spirit perjuangan kemerdekaan dan Soekarno, sementara Prabowo-Hatta Rajasa di
Rumah Polonia yang pernah ditinggali oleh Soekarno. Bahkan Amien Rais pun
tampak terdengar setengah memaksa ketika dia mengatakan bahwa “Prabowo sudah
mirip dengan Bung Karno. Dilihat dari samping seperti Bung Karno. Dilihat dari
depan juga seperti Bung Karno.”
Bukan untuk pertama
kalinya seorang figur revolusioner – yang setelah dilucuti semua atribut
revolusionernya – digunakan oleh para politisi kapitalis sebagai simbol
tak-berbahaya untuk kepentingan mereka. Terlebih lagi Soekarno yang
gagasan-gagasannya dipenuhi dengan kebingungan dan ketidakjelasan, yang dengan
mudah bisa dipelintir. Gagasan dua-tahap Soekarno, yang menunda perjuangan
kelas dan mendahulukan perjuangan nasional dengan metode kolaborasi kelas, yang
menunda sosialisme untuk terlebih dahulu membangun kapitalisme Indonesia yang
berdikari, sangatlah cocok bagi Jokowi dan Prabowo. Mereka bisa mengobarkan
retorika dan demagogi nasionalisme dan kerakyatan tanpa harus berbenturan
dengan kapital, dan kapital pun memahami ini dengan sangat baik. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan,
ujar para kapitalis kita. Entah Jokowi-JK atau Prabowo-Hatta Rajasa yang
terpilih, kepentingan modal akan tetap terjaga sementara pada saat yang sama
ilusi demokrasi juga terpelihara di antara rakyat pekerja yang mencari-cari
jalan keluar dari kesengsaraan yang mereka hadapi.
Namun situasi ini tidak akan bertahan lama. Kapitalisme dunia sedang mengalami krisis yang akut, dan tidak akan ada ruang bagi pemerintahan yang akan terbentuk di hari depan – entah Jokowi ataupun Prabowo – untuk bisa memenuhi janji-janji mereka. Pemerintahan di hari depan akan dengan cepat menuai kekecewaan rakyat pekerja. Ketika hiruk pikuk pemilu sudah selesai dan kabut populisme sudah menghilang, rakyat pekerja akan menuntut perubahan-perubahan yang riil: pekerjaan, upah yang lebih tinggi, jaminan sosial. Semua ini tidak akan bisa dipenuhi oleh kapitalisme pada periode sekarang ini, dan rakyat pekerja pun akan dengan cepat mempelajari batas-batas kapitalisme. Rakyat pekerja akan mempelajari ini bahkan lebih cepat kalau ada kaum revolusioner yang bisa menyediakan kepemimpinan, kaum revolusioner yang tidak terhempas ke kiri dan ke kanan oleh kekacauan ini, yang tidak mencari-cari jalan pintas, yang tidak terlena oleh “ruang politik” instan dari populisme Jokowi atau Prabowo, yang menunjukkan bahwa mereka punya perspektif kemandirian kelas yang jelas dan konsisten, yang dengan tegas mengarahkan kerjanya ke kelas buruh sebagai satu-satunya kelas revolusioner yang dapat memimpin seluruh bangsa ini keluar dari kebuntuan kapitalisme.
Lawan Pemilu 2014, Bngun alat politik sendiri !!!
Kaum Buruh, Tegaskan Kemandirian Kelas dan Kepemimpinan Kelasmu
Pada pemilu hari ini rakyat pekerja dihadapkan dengan dua pilihan yang
dalam penampakan luarnya berbeda tetapi secara fundamental isinya sama. Antara
poros Jokowi dan poros Prabowo, basis kelas mereka sama, yakni kapitalis.
Mereka adalah dua sayap dari kelas borjuasi. Kenyataan bahwa kedua-duanya
mengedepankan program-program “kerakyatan” dan menggunakan imaji-imaji Soekarno
tidak menunjukkan bahwa mereka tengah mewakili kepentingan rakyat pekerja,
tetapi justru menunjukkan bahwa kapitalisme dan para elit politik yang
mewakilinya telah kehilangan legitimasi di mata rakyat.
Ini merupakan indikasi kuat bahwa sistem yang ada hari
ini, secara ekonomi dan politik, telah mengalami kebangkrutan. Tidak hanya di
bumi Indonesia tetapi juga di seluruh dunia kapitalisme sedang memasuki periode
krisis. Dari satu negeri ke negeri yang lain rakyat pekerja – buruh, tani,
nelayan, dan kaum miskin kota – mulai mempertanyakan legitimasi kapitalisme dan
sistem politik borjuasi yang menyertainya. Satu-satunya hal yang tidak kita
temui hari ini adalah kepemimpinan revolusioner yang dapat menunjukkan jalan
keluar dari kebuntuan yang ada.
Sementara, dalam 2 tahun terakhir kita telah melihat bangkitnya kelas buruh Indonesia. Jutaan buruh memasuki gelanggang perjuangan untuk pertama kalinya, dengan mogok nasional, gelombang pemogokan, aksi-aksi militan seperti sweeping dan grebek pabrik, perjuangan-perjuangan yang mulai melampaui batas-batas gerbang pabrik (Dari Pabrik Menuju Publik), dan kehendak buruh untuk berpolitik (Buruh Go Politik). Kelas buruh yang telah lama tidur kini telah mulai bangkit, dan ia telah membuat kapitalis Indonesia gemetar ketakutan.
Kebuntuan kapitalisme dan politik borjuasi yang kita saksikan hari ini membutuhkan sebuah kepemimpinan yang sejati, dan kepemimpinan ini hanya bisa datang dari kelas buruh. Kelas buruh, dengan memimpin dan merangkul semua lapisan tertindas, adalah satu-satunya kelas revolusioner yang dapat membebaskan bangsa ini dari rantai kapitalisme dan imperialisme yang tidak hanya mengikatnya tetapi juga mencekiknya.
Bukannya bersandar pada kelas borjuasi nasional dan para perwakilannya,
bukannya membonceng dan menitipkan suara pada partai-partai borjuasi, bukannya
membatasi diri pada pilihan terbaik dari yang buruk, tetapi menyerukan
kemandirian kelasnya dengan lantang dan tegas. Secara konkret ini berarti sudah
saatnya kelas buruh membangun partai politiknya sendiri, membangun sebuah
partai buruh massa. Bangsa ini membutuhkan kepemimpinan revolusioner dari kelas
buruh, dan adalah tanggung jawab – dan bahkan kehormatan – bagi kelas ini untuk
mengemban tugas ini.
Oleh karenanya kaum buruh, petani, nelayan, perempuan,
dan kaum miskin kota lewat organisasi-organisasi perjuangan sehari-hari mereka
– yakni serikat-serikat buruh massa – harus memulai proses pembangunan partai
buruh ini. Tidak ada alasan logistik ataupun administrasi mengapa buruh tidak bisa
membangun partainya sendiri. Kalau buruh bisa mengorganisir mogok senasional
yang melibatkan jutaan buruh, kalau buruh bisa memaksa pemerintahan ini
mendeklarasikan 1 Mei sebagai hari libur nasional, maka buruh bisa – dan harus
– membangun partainya sendiri. Satu-satunya halangan hanyalah tembok yang ada
di dalam kepala kita masing-masing, yang harus kita runtuhkan.
Jawaban kita
Lewat partai buruh ini kelas buruh akan memberikan kepemimpinan kepada
seluruh rakyat pekerja yang tertindas. Maka dari itu, partai buruh ini juga harus mengusung
program yang merangkul rakyat pekerja tertindas lainnya – tani, nelayan, dan
kaum miskin kota. Program ini sekurang-kurangnya harus mengandung poin-poin
berikut, yang bisa dikembangkan lebih lanjut oleh buruh sendiri lewat proses diskusi:
2. Reforma agraria dan kredit murah bagi kaum tani miskin dan nelayan miskin
3. Kepastian kerja untuk semua rakyat, pemberlakuan upah layak untuk penghidupan, penghapusan sistem outsourcing dan kerja kontrak, dan kebebasan berserikat
4. Rumah untuk semua rakyat
5. Pelayanan kesehatan gratis dan bermutu untuk semua rakyat
6. Pendidikan gratis bermutu bagi semua rakyat sampai tingkat perguruan tinggi
7. Program sosial dan perlindungan untuk kaum miskin kota dan anak jalanan
8. Perlindungan lingkungan hidup, untuk menciptakan lingkungan yang sehat bagi semua rakyat pekerja dan anak cucunya.
9. Kesetaraan hak sosial, ekonomi, politik dan budaya untuk kaum perempuan. Lawan semua bentuk diskriminasi terhadap perempuan di tempat kerja, lingkungan tempat tinggal, sekolah, dan keluarga.
10. Akhiri semua bentuk diskriminasi ras, agama, suku, gender, dan seks. Persatuan rakyat pekerja adalah satu-satunya cara untuk melawan diskriminasi.
11. Tangkap dan adili semua koruptor dan pelanggar HAM, serta sita semua harta bendanya
Poin-poin program di atas bukanlah akhir dalam dirinya
sendiri, yang bersifat kaku dan statis, tetapi adalah sebuah batu pijakan untuk
perjuangan yang lebih besar dalam mewujudkan peran historis kelas buruh. Ia
hidup dan berkembang, yang tugasnya adalah menjadi jembatan yang akan
menghubungkan tuntutan sehari-hari dengan tugas historis kaum buruh untuk
menumbangkan kapitalisme dan membawa sosialisme. Ia adalah program
transisional.
Dalam proses bergeraknya, partai buruh dan serikat-serikat buruh yang ada
di dalamnya dapat menggunakan dan mengembangkan program transisional.
Pertimbangan apa yang menjadi tuntutan transisional ini harus dilakukan dengan
memperhatikan situasi sosial dan politik yang konkret secara dialektis. Apa
yang sebelumnya adalah tuntutan transisional pada satu hari – ketika situasi
sosial dan politik telah berubah – dapat menjadi tuntutan yang justru ada di
belakang kesadaran rakyat dan menghalangi perkembangan kesadaran kelas. Di
Indonesia, dimana hak-hak dasar buruh saja masih belum terpenuhi, perjuangan
untuk 8-jam kerja, upah layak, pendidikan gratis, kesehatan gratis, dsbnya.
dapat menjadi tuntutan revolusioner, selama setiap usaha dilakukan untuk selalu
menghubungkannya dengan tugas historis kelas buruh. Tidak seperti kaum reformis
yang kerap berhenti pada tuntutan reforma saja dan tidak berani maju lebih
lanjut ketika dihadapkan dengan momen revolusi yang menentukan, kaum
revolusioner justru menggunakan tuntutan reforma sebagai batu pijakan menuju
revolusi.
LANGKAH KE DEPAN
Partai buruh ini tidak bisa dibangun secara artifisial tanpa keterlibatan
buruh luas yang sadar kelas. Ia juga tidak bisa dibangun dalam waktu semalam
oleh segelintir orang ataupun segelintir serikat buruh. Ia adalah partai massa
dan oleh karenanya harus datang dari massa buruh lewat serikat-serikat
buruhnya. Ia harus dibangun dari bawah, dimulai dengan penyadaran politik di
antara buruh. Oleh karenanya, beberapa langkah awal yang dapat dilakukan untuk
mencapai ke sana adalah:
2) Selenggarakan diskusi di antara buruh dari tingkat bawah sampai ke tingkat atas mengenai wacana pembangunan partai buruh; bentuk lingkaran-lingkaran diskusi dan kelas-kelas ekopol untuk mendiskusikan wacana partai buruh ini secara luas: Apa itu partai buruh? Mengapa dibutuhkan partai buruh? Apa saja program yang harus diusungnya? Bagaimana membangunnya?
3) Di antara buruh yang masih berilusi terhadap Jokowi ataupun Prabowo, jelaskan dengan sabar dan “mild in manner, bold in content” (lunak dalam pendekatan, keras dalam prinsip), bahwa yang dibutuhkan adalah buruh yang berdikari dengan partai buruhnya sendiri. Kaum buruh yang telah terpecah ke dalam dua kubu borjuasi ini harus disatukan kembali, dan slogan persatuannya adalah “Bangun Partai Buruh!”
Pada analisa terakhir, krisis kemanusiaan hari ini dapat direduksi menjadi krisis kepemimpinan proletariat. Pada pemilu tahun ini, momentum yang ada harus digunakan oleh setiap buruh yang revolusioner dan sadar kelas untuk menyatakan kemandirian kelasnya dan kepemimpinan kelasnya, jokowi dan prabowo adalah musuh kita. saatnya kita membangun alat politik kita sendiri untuk menjawapi keresahan penghisapan yang sdah lama mengakar dikaki rakyat, jangan takut, jangan mundur karna sejatinya perjuanga tidak ada yang sia-sia. Mari kita serukan alat perjuangan kita untuk mengubur KAPITALISME. perubahan sejatinya ada ditangan kita kaum buruh.
http://cangkulmarhaen.blogspot.com/SEJARAH TELAH MEMBUKTIKANNYA
